Dalam
suatu pemerintahan mutlak dibutuhkan suatu evaluasi. Tidak terkecuali terhadap
3 tahun kepemimpinan SBY-Boediono. Beberapa hal yang bisa kita perhatikan
tehadap kinerja pemerintahan selama ini. Belum lupa beberapa waktu lalu publik
dihebohkan dengan isu kenaikan harga BBM. Subsidi energi yang membengkak, itu
adalah alasan utama isu kenaikan harga BBM. Hal ini mengindikasikan satu hal,
dimanakah kedaulatan energi indonesia? Masalah lain yang ada adalah pendidikan.
Anggaran pendidikan dialokasikan 20% dari APBN, namun masih ada saja sekolah
yang miring dan seperti mau roboh. Hal yang amat ironis. Dan lagi, belum lama
terdengar tawuran antar pelajar dan menimbulkan korban jiwa. Apakah materi
pendidikan karakter masih belum dimuat dalam kurikulum pendidikan kita? Beralih ke hal lain, publik masih belum lupa
dengan kasus sipadan dan ligitan. Itu adalah bukti konkrit bahwa pemerintahan
belum menegakkan kedaulatannya hingga daerah pelosok. Pemerintah belum mampu
menjaga pertahanan dan keamanan untuk negara ini. Dan satu hal yang tidak kalah
mencengangkan, belum lama terjadi kasus pelemahan KPK. KPK sebagai penegak
hukum telah dilemahkan secara sistematis. Hal itu seakan membuktikan ketiadaan
itikad baik dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Padahal publik tahu
bersama bahwa korupsi adalah suatu extraordinary
crime.
Dari
beberapa fenomena yang ada, dengan ini KM ITS menyatakan bahwa Presiden SBY
telah GAGAL dalam membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik dan sesuai
dengan kebutuhan rakyat.
TUNTUTAN
KM ITS EVALUASI 3 TAHUN SBY-BOEDIONO
ENERGI
1.
Tingkatkan kesejahteraan rakyat kecil
2.
Nasionalisasi aset di bidang energi, pertambangan dan industri
strategis
3.
Percepatan pengembanganenergi baru terbarukan serta infrastrukturnya
4.
Optimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk rakuat sesuai UUD 1945
5.
Tingkatkan pemerataan distribusi energi ke seluruh rakyat indonesia
6.
Percepatan pembuatan roadmap energi indonesia
KORUPSI
1.
Reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum.
2.
Menuntut pemberian hukuman yang memberi efek jera bagi koruptor :
memiskinkan dan mempekerjakan sebagai pekerja sosial
3.
Reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan : mempertegas fungsi dan
kedudukan UU KIP; tidak memberi kesempatan kepada tersangka korupsi untuk duduk
di jabatan strategis di pemerintah
PENDIDIKAN
1.
Tambah anggaran dana pendidikan
2.
Segera lakukan pemerataan dan perbaikan pembangunan infrastruktur
pendidikan nasional
3.
Pertegas penggunaan dana pendidikan
4.
Beri akses mudah siswa miskin untuk memperoleh akses pendidikan di
seluruh pelosok negeri
5.
Rumuskan kurikulum pendidikan karakter sesuai UUD 1945
HANKAM
1.
Peningkatan APBN untuk kesejahteraan petugas di daerah perbatasan
2.
Peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan di kawasan perbatasan
Indonesia
3.
Perkuat industri pertahanan dan keamanan dalam negeri
4.
Peningkatan profesionalitas petugas pertahanan dan keamanan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar