Resolusi 2012 Saya

Dibalik Wacana Kenaikan Tarif Dasar Listrik

1 januari 2013, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Bagi pelanggan diatas 1300 kWh akan dibebankan kenaikan TDL sebesar 15%, sementara untuk pelanggan 450 dan 900 kWh tidak akan dibebankan kenaikan TDL. Bukan kominal besarnya kenaikan TDL yang menjadi masalah, namun rangkaian 

efek domino yang dihasilkan seiring dengan naiknya TDL tersebut.

            Apa alasan kenaikan TDL tersebut?

Mengenai alasan kenaikan TDL tersebut, ini berkaitan dengan inefisiensi PLN. Pada tahun 2009-2010 PLN mengalami kerugian sebesar 37.6 triliun, masing-masing 17.6 triliun pada 2009 dan 19.7 triliun pada 2010. Maka diwacanakan adanya kenaikan TDL sebesar 15% tersebut agar bisa menutupi kerugian akibat inefisiensi tersebut.

           Dan mengapa inefisiensi ini bisa terjadi?

Menurut hasil pemeriksaan BPK RI nomor 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 ditemukan fakta bahwa terjadi inefisiensi pada 8 pembangkit listrik di indonesia. Suplai gas pada delapan pembangkit listrik tersebut yang berbasis dual firing tersebut tidak terpenuhi. Kawan, pembangkit listrik dual firing bisa beroperasi menggunakan bahan bakar minyak (solar) dan gas. Namun, kenyataannya adalah delapan pembangkit tersebut dioperasikan menggunakan solar yang jauh lebih mahal biayanya. Ketika pembangkit listrik tersebut dioperasikan menggunakan solar, pada tahun 2009 biaya aktualnya adalah 25.5 triliun, dibandingkan estimasi jika menggunakan gas yang hanya sebesar 7.66 triliun. Juga pada tahun 2010 yang biaya aktual penggunaan solar nya sebesar 25.5 triliun, dibandingkan dengan jika menggunakan gas yang hanya 7.66 triliun. Praktis total kerugian akibat inefisiensi PLN adalah 37.6 triliun. (1)

            Lantas apa alasan pemakaian solar pada pembangkit tersebut?

Faktor kunci pada penentuan TDL adalah biaya produksi yang dibutuhkan. Dan dalam hal ini adalah ketersediaan suplai dari bahan bakar pembangkit listrik. Kenyataannya adalah, pembangkit listrik tersebut menggunakan solar untuk operasionalnya karena kurangnya suplai gas untuk pembangkit listrik. Padahal gas adalah sumber energi yang relatif murah (dibanding minyak) dan cukup melimpah di indonesia. Indonesia memiliki cadangan gas alam terbukti sebanyak 1.6% dari cadangan gas alam dunia. Namun mengapa masih ada kekurangan gas untuk produksi listrik?

Kawan, ternyata pada produksi kilang gas Tangguh, Papua yang mampu memproduksi hingga 135.5 ribu barrel per hari, seluruhnya dialokasikan untuk diekspor ke luar negeri dengan harga murah. Menurut pernyataan Jero Wacik, menteri ESDM, 50% dari produksi gas tangguh diekspor ke Fujian, Cina, sementara 50% lainnya diekspor ke AS. Dan gas tersebut dijual dengan harga murah, yakni US$ 3.35 per MMBTU (million british thermal unit), sementara harga jual di dalam negeri sendiri mencapai US$ 6-10 per MMBTU. Dan kontrak tersebut berdurasi hingga 2029 mendatang. (2)

Sementara, menurut statistik gas bumi yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM RI, alokasi gas nasional untuk produksi listrik hanyalah 8.6% dari total produksi nasional. Sangat timpang jika dibandingkan dengan alokasi gas yang diekspor ke luar negeri yang mencapai 53%. Sungguh mengecewakan jika kita banyak mengekspor gas ke luar negeri, namun di dalam negeri masih terjadi inefisiensi produksi listrik yang menggunakan bahan bakar gas, apalagi jika inefisiensi tersebut merugikan negara hingga 37 triliun.

            Dan apakah sisi positif dari kenaikan TDL tersebut?

Pada APBN-P 2012, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi kelistrikan sebesar 64.9 triliun, sementara menurut wakil menteri keuangan Mahendra Siregar akan melebihi 100 triliun. (3) Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa negara akan menanggung kerugian dari subsidi sebesar 35 triliun.

Hal ini juga diperkuat oleh pasal 8 ayat 10 UU APBN 

“Belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan aggaran dengan mengantisipasi perubahan parameter subsidi”

Dan pada ayat 2 menyatakan bahwa subsidi kelistrikan 2013 sebesar 80 triliun.

Dengan adanya kenaikan TDL tersebut, maka pemerintah akan menghemat anggaran sebesar 14.87 triliun. Dan dengan itu, dana subsidi yang besar diharapkan dapat dialihkan ke alokasi lain, seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya, yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

            Dan, apakah sisi negatif dari kenaikan TDL?

Kawan, ketika kita bertanya, apa sih peran negara dalam kasus TDL ini, kita bisa berkaca pada konstitusi kita, UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD 1945 mencantumkan sebagaimana berikut :

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dan juga pada UU no 30/2009 tentang ketenagalistrikan, pasal 2 juga mengatur hal tersebut :

(1)   Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

(2)   Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Idealnya, kawan, ketika kita membicarakan tentang potensi SDA dalam negeri, harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menguntungkan bangsa sendiri. Apalagi jika sumber daya tersebut merupakan sumber daya strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, idealnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kawan, kenyataannya malah sumber daya strategis tersebut diekspor ke luar negeri, dengan harga murah pula. Sungguh ironis. Walaupun atas nama profit atau demi men-stabilkan neraca ekspor impor, namun menjual sumber daya strategis ke luar negeri dalam volume besar itu tidak bisa dibenarkan. Karena energi sudah tidak lagi menjadi komoditas biasa saja, namun telah menjadi barang strategis. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintahlah untuk menjaga kedaulatan energi kita.

Selain itu, kita berbicara tentang efek domino dari kenaikan TDL ini. menurut data dari kamar dagang dan industri (KADIN), kenaikan TDL 15% dapat memicu terjadinya inflasi sebesar 6%, hampir sama seperti isu kenaikan BBM lalu yang dapat mengakibatkan inflasi sebesar 7%. Dan dengan inflasi sebesar itu, harga barang kebutuhan akan naik sebesar 6%, dan itu berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat sebesar 6%. Ketika daya beli masyarakat menurun, sektor industri akan menurunkan tingkat produksinya, untuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan di pasaran. Penurunan tingkat produksi mengakibatkan industri akan “merumahkan” karyawannya (baca : PHK) dan itu akan berimplikasi pada banyak hal lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesehatan, dan sebagainya.

Kawan, kita tahu bersama, bahwa terjadi defisit anggaran karena subsidi membengkak. Namun, tidak serta-merta dapat diatasi dengan menaikkan TDL. Dengan kenaikan TDL sebesar 15%, pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar 14.89 triliun. Sementara itu, defisit anggaran kita karena menggembungnya subsidi kelistrikan saja mencapai 35 triliun, belum lagi kerugian-kerugian lainnya. Selain itu, walaupun kita mencanangkan akan adanya energi baru terbarukan (EBT) pun tidak akan cukup waktunya untuk diaplikasikan pada awal tahun mendatang. Karena, kawan, regulasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya infrastruktur. Menaikkan TDL bukanlah tindakan bijak ketika infrastruktur, dalam hal ini, pembangkit listrik berbasis EBT belum ada.

Dan pemerintah sebagai pemimpin dari rakyat harus mengayomi, dalam hal ini membuat kebijakan yang pro rakyat. Diantara banyak kebijakan di bidang energi yang tidak pro rakyat, terutama di bidang industri hulu-nya, pemerintah harus turut campur untuk mengubah kebijakan tersebut agar lebih menjangkau dan lebih membela rakyat kecil.

)      http://www.pedomannews.com/politik-hukum-dan-keamanan/17679-bpk-siap-beberkan-hasil-audit-inefisiensi-pln-rp375-triliun

)      http://www.tempo.co/read/news/2012/11/06/090440101/Harga-Ekspor-Gas-ke-Cina-Akan-Ditinjau-Ulang

)      http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1883908/subsidi-listrik-di-2012-tembus-rp100-t

IQBAL AKHMAD GHUFRON

Direktur Jenderal Pewacanaan

Kementerian Sosial Politik

BEM ITS TRANSFORMATION

PRESS RELEASE AKSI “RENUNGAN SUCI HARI PAHLAWAN”

Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. (Ir. Soekarno, Proklamator RI)

67 tahun yang lalu, tepatnya pada sepuluh Nopember 1945 terjadi suatu peperangan di indonesia. Peperangan yang terjadi di bumi kota pahlawan itu merupakan perang pertama setelah kemerdekaan, peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dan disini, kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda bangsa, merupakan generasi penerus bangsa. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Bukan kemerdekaan dari penjajahan, melainkan membawa bangsa ini ke arah kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Dan apakah peranan kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita, sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda? Sebagai generasi muda ini haruslah memiliki kepekaan terhadap fenomena sosial sehingga dapat mengkritisi permasalahan apa yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menindak lanjutinya sehingga dapat mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat. Perjuangan itu bukanlah hanya milik anak sosial saja, anak hukum saja. Patut diketahui bahwa pelopor pergerakan pemuda Indonesia adalah mahasiswa STOVIA, mahasiswa kedokteran. Dan bahkan proklamator kita, Bung Karno adalah seorang mahasiswa teknik.

Maka dari itu, kami Keluarga Mahasiswa ITS mendeklarasikan sebagai berikut :

Deklarasi Pahlawan Muda

Kami keluarga besar ITS berkomitmen

1.       Menjaga, memahami, dan mengimplementasikan nilai kejuangan Sepuluh Nopember ke dalam kehidupan sehari-hari

2.       Menjadi pahlawan muda demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat

Tugu Pahlawan Surabaya, 10 November 2012 03:30 WIB

Atas nama Keluarga Besar ITS

Presiden BEM ITS

Imron Gozali

National Traffic Management Center

Ketika kita berbicara tentang pengaturan lalu lintas, secara yuridis hal itu merujuk kepada Undang Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks tentang dunia IT, kita akan sedikit menyoroti tentang sistem pengaturan lalu lintas (National Traffic Management Center). UU tersebut mendefinisikan sistem pengaturan lalu lintas sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 34. “Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Sistem ini memiliki fungsi sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi, data dan informasi terpadu, pelayanan masyarakat, serta rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum (pasal 249 ayat 1). Secara garis besar, sistem akan menerima inputan berupa video dari CCTV yang terpasang pada simpul-simpul kepadatan lalu lintas. Dari inputan berupa video tersebut akan dilakukan pengolahan data sedemikian rupa sehingga terwujud suatu pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu (pasal 249 ayat 2). Dan pengendalian dari sistem pengaturan lalu lintas ini dikelola oleh kepolisian negara Republik Indonesia (pasal 237 ayat 3).

Ada beberapa bagian kendali dibawahkan oleh sistem ini, diantaranya adalah berikut (pasal 249 ayat 3) :

·            Pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem (CCTV) akan merekam data lalu lintas di jalan. Dari data tersebut dapat diketahui kondisi terkini dan hal-hal khusus yang terjadi di jalan raya, misal : kondisi kemacetan, ada kecelakaan, demonstrasi, banjir, dan semacamnya.

·            Dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem akan dapat membantu kepolisian dalam pengambilan keputusan kepolisian. Misal ketika terjadi kecelakaan, video yang direkam dapat menjadi bukti kronologis kecelakan. Ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, video yang direkam dapat menjadi bukti pelanggaran. Dan ketika terjadi kejadian lain seperti aksi demonstrasi dan semacamnya, dapat dilakukan respon cepat berupa pengalihan arus lalu lintas dan semacamnya.

·            Pemberian informasi hilang temu kendaraan bermotor. Sistem dapat membantu informasi hilang temu kendaraan. Ketika terjadi kehilangan kendaraan, video yang terekam dapat memberikan info tracking atau pencarian kendaraan tersebut.

·            Pemberian informasi kualitas baku mutu udara. Sistem dapat memberikan informasi pencemaran udara dan emisi kendaraan.

Namun, disini ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan untuk pengelolaan atau strukturisasi dari sistem pengaturan lalu lintas ini.

·                Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. (pasal 250). Pada dasarnya, substansi dari ayat ini adalah semua data dan informasi harus terbuka untuk masyarakat (transparansi data). Namun kenyataannya adalah, dari 30 CCTV (sumber : presentasi RTMC Polda Jatim 18 Oktober 2012) yang tersebar di wilayah lalu lintas DKI Jakarta, tidak semuanya dapat diakses oleh masyarakat. Ketika kita mengecek ke web resmi lantas polri pada tanggal 21 Oktober 2012, hanya ada 24 titik yang dapat diakses oleh masyarakat. Itu baru daerah Jakarta –yang notabene adalah ibukota dan daerah paling maju di Indonesia–  bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Boleh jadi ini adalah masalah infrastruktur. Alangkah baik jika kedepannya semua rekaman CCTV dapat diakses masyarakat sehingga dapat mengurangi kemacetan secara signifikan.

·                Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi: j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; (pasal 248 ayat 2 butir j). Memang, sistem akan menyimpan rekaman video CCTV dan ketika terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas, dapat dilihat kendaraan mana yang melanggar atau mengalami kecelakaan dengan melihat plat nomornya. Namun proses deteksi plat nomor yang dilakukan masih manual. Akan lebih praktis ketika proses deteksi plat nomor yang dilakukan secara otomatis menggunakan pengolahan citra. Sistem yang terkomputerisasi tersebut memungkinkan proses pengambilan keputusan kepolisian akan lebih efektif dan efisien.

·                Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi: i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (pasal 249 ayat 3 butir i). Pengendalian pergerakan dalam hal ini adalah suatu sistem yang meningkatkan volume pergerakan kendaraan secara efektif dan efisien. Hal ini berarti sistem meningkatkan volume kendaraan yang melewati suatu tempat dengan cara meminimalisasi kemacetan. Hal itu dapat dimungkinkan dengan adanya CCTV. CCTV yang berada di beberapa titik penting di jalan dapat melihat kepadatan kendaraan di titik tersebut. Dari kepadatan kendaraan yang ada, dapat ditentukan lamanya durasi lampu traffic light yang optimal sehingga dapat meminimalisasi adanya kemacetan. Konsep dasar dari poin ini dapat dilihat di Tulisan Gak Berbobot v2.0

Dari beberapa kritisasi yang disertakan, hal ini bukan berarti saya ingin menjatuhkan nama baik kepolisian, namun kritisasi ini semoga dapat diartikan sebagai kritik yang membangun, demi kemajuan bangsa.

IQBAL AKHMAD GHUFRON

Civitas Akademika ITS, Mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Press Release Aksi Evaluasi 3 Tahun Kepemimpinan SBY Beodiono

Dalam suatu pemerintahan mutlak dibutuhkan suatu evaluasi. Tidak terkecuali terhadap 3 tahun kepemimpinan SBY-Boediono. Beberapa hal yang bisa kita perhatikan tehadap kinerja pemerintahan selama ini. Belum lupa beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan isu kenaikan harga BBM. Subsidi energi yang membengkak, itu adalah alasan utama isu kenaikan harga BBM. Hal ini mengindikasikan satu hal, dimanakah kedaulatan energi indonesia? Masalah lain yang ada adalah pendidikan. Anggaran pendidikan dialokasikan 20% dari APBN, namun masih ada saja sekolah yang miring dan seperti mau roboh. Hal yang amat ironis. Dan lagi, belum lama terdengar tawuran antar pelajar dan menimbulkan korban jiwa. Apakah materi pendidikan karakter masih belum dimuat dalam kurikulum pendidikan kita?  Beralih ke hal lain, publik masih belum lupa dengan kasus sipadan dan ligitan. Itu adalah bukti konkrit bahwa pemerintahan belum menegakkan kedaulatannya hingga daerah pelosok. Pemerintah belum mampu menjaga pertahanan dan keamanan untuk negara ini. Dan satu hal yang tidak kalah mencengangkan, belum lama terjadi kasus pelemahan KPK. KPK sebagai penegak hukum telah dilemahkan secara sistematis. Hal itu seakan membuktikan ketiadaan itikad baik dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Padahal publik tahu bersama bahwa korupsi adalah suatu extraordinary crime.

Dari beberapa fenomena yang ada, dengan ini KM ITS menyatakan bahwa Presiden SBY telah GAGAL dalam membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

TUNTUTAN KM ITS EVALUASI 3 TAHUN SBY-BOEDIONO

ENERGI

1.        Tingkatkan kesejahteraan rakyat kecil

2.        Nasionalisasi aset di bidang energi, pertambangan dan industri strategis

3.        Percepatan pengembanganenergi baru terbarukan serta infrastrukturnya

4.        Optimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk rakuat sesuai UUD 1945

5.        Tingkatkan pemerataan distribusi energi ke seluruh rakyat indonesia

6.        Percepatan pembuatan roadmap energi indonesia

KORUPSI

1.        Reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum.

2.        Menuntut pemberian hukuman yang memberi efek jera bagi koruptor : memiskinkan dan mempekerjakan sebagai pekerja sosial

3.        Reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan : mempertegas fungsi dan kedudukan UU KIP; tidak memberi kesempatan kepada tersangka korupsi untuk duduk di jabatan strategis di pemerintah

PENDIDIKAN

1.        Tambah anggaran dana pendidikan

2.        Segera lakukan pemerataan dan perbaikan pembangunan infrastruktur pendidikan nasional

3.        Pertegas penggunaan dana pendidikan

4.        Beri akses mudah siswa miskin untuk memperoleh akses pendidikan di seluruh pelosok negeri

5.        Rumuskan kurikulum pendidikan karakter sesuai UUD 1945

HANKAM

1.        Peningkatan APBN untuk kesejahteraan petugas di daerah perbatasan

2.        Peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan di kawasan perbatasan Indonesia

3.        Perkuat industri pertahanan dan keamanan dalam negeri

4.        Peningkatan profesionalitas petugas pertahanan dan keamanan

#evaluasi8thnSBY

20 oktober 2004, SBY terpilih menjadi presiden Indonesia. 20 oktober 2012, SBY telah menjadi presiden Indonesia selama 8 tahun.

Poin-poin apa sajakah yang harus dievaluasi terkait 8 tahun kepemimpinan SBY?

Pemberantasan Korupsi yang Dilemahkan

Beberapa saat belakangan, banyak isu beredar tentang KPK vs Polri. Isu tersebut berisikan tentang perseteruan antara dua instansi penegakan hukum. Perseteruan itu semakin jelas terlihat setelah ada penyerbuan dari polda Bengkulu ke gedung KPK untuk menangkap kompol Novel Baswedan. Peristiwa itu seakan menjadi puncak perseteruan antara kedua instansi tersebut. Dan hal itu seakan mengingatkan publik pada kasus cicak vs buaya pada tahun 2009 silam.

Terlepas dari itu semua, nampak jelas di mata publik bahwa sistem pemberantasan korupsi (yang dalam hal ini diwakili oleh KPK) telah mengalami pelemahan. Pelemahan secara sistemik yaitu dengan adanya perongrongan dari polri. Dan yang lebih parah adalah pelemahan secara yuridis yang dilakukan oleh (oknum) DPR. Adanya revisi undang undang KPK (UU 30 tahun 2002) diduga mengusung misi pelemahan KPK. Pada revisi UU KPK tersebut, ada hal-hal yang sangat kontroversial yang mengancam pemberantasan korupsi di indonesia. Satu, hak penuntutan KPK dalam sidang tipikor dicabut. Dua, ada peluang terjadi penghentian penuntutan kasus korupsi. Hal ini merupakan konsekuensi dari penghilangan kewenangan penuntutan KPK. Tiga, penyadapan akan lebih rumit. Padahal kita tahu bersama, peran penyadapan KK inilah yang berperan penting dalam pengungkapan berbagai kasus suap di tanah air. Empat, ada upaya pemutihan perkara korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk. Hal ini akan mengamankan posisi dari pihak-pihak yang terlibat kasus BLBI atau kasus lain di masa Soeharto.

Satu hal yang patut kita apresiasi adalah ketegasan presiden SBY. Dalam pidatonya tadi malam, sby telah menunjukkan sedikit ketegasannya. Dalam pidatonya beliau menginstruksikan untuk mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur yang benar. Sesuai dengan keinginan publik memang. Adanya sinergisitas antara KPK dan polri dalam pemberantasan korupsi, itu yang diharapkan oleh semua pihak. Dan hal lain yang disampaikan SBY adalah penolakannya terhadap revisi UU KPK.Jangan sampai ada pelemahan KPK dari dewan legislatif. Publik berharap instruksi dari presiden dapat dilaksanakan sebaik baiknya oleh institusi-institusi di bawahnya sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Ketika penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di indonesia dapat dilaksanakan tanpa pandang bulu, hal itu akan membawa indonesia ke arah yang lebih baik.

IQBAL AKHMAD GHUFRON

Direktur Jenderal Pewacanaan

Kementerian Sosial Politik

BEM ITS TRANSFORMATION

Pengantar Dasar Politik

*Dipaparkan oleh pak Hari Fitrianto, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga dalam rangkaian acara SPMI 5 Kemensospol BEM ITS

Apa itu politik? Ada beberapa teori terkait hal itu

• Politik dengan persepsi klasik : suatu masyarakat yang berkumpul di wilayah tertentu, pada suatu peradaban tertentu.
• Politik dengan persepsi konflik : perseteruan golongan-golongan untuk mendapatkan suatu kepentingan.
• Politik sebagai kekuasaan : upaya untuk memperebutkan suatu kekuasaan, memandang politik sebagai komoditas.
• Politik sebagai kelembagaan : politik sebagai urusan publik, membahas kelembagaan politik.
• Politik sebagai kewenangan : yuridis formal dari politik. Membahas seberapa jauh kewenangan dari lembaga politik.

Apa sih yang bisa kita hadirkan dengan adanya politik? Kita bisa meningkatkan kesadaran kita dalam bermasyarakat. Karena politik adalah our everyday life. Kita sebagai warga negara tidak bisa lepas dari adanya politik. Hak kita sebagai warga negara dilindungi, misalnya hak berpendidikan dan hak kesehatan.

“Man is a zoon politicon” (Aristotle)

Manusia adalah binatang politik, itu statement Aristoteles, filsuf Yunani 300 tahun sebelum masehi.

Binatang? Lantas apa perbedaan manusia dan binatang sebetulnya? Kecerdasan kah? Hati nurani kah? Nilai (value) kah? Masih menurut Aristoteles, perbedaan manusia dan binatang adalah binatang tidak hidup dalam ranah politik / keutuhan politik.

Keberadaban + Moral/Etika à Kemanusiaan (well being)

Dengan kata lain, manusia adalah binatang yang memperoleh kesempurnaan politik. Manusia, ketika tidak bergabung dengan locus politic, yang terjadi adalah keliaran (eksotisme).

Kembali ke “apa yang bisa dihadirkan dengan adanya politik?” Kebebasan. Politik memungkinkan adanya kebebasan. Kebebasan ada ketika kita berada pada ruang politik, ketika kita berada pada ruang publik. Manusia membutuhkan apresiasi atas hasil karyanya.

Kerja à karya à tindakan

Dan hal itu hanya bisa diapresiasi ketika tindakan tersebut dilakukan di ruang politik, di ruang publik. Logikanya, karya seorang seniman tidak akan bisa diapresiasi ketika karya tersebut tidak dipamerkan ke publik. Pada dasarnya, apresiasi merupakan human need, bisa dikatakan manusia adalah bersifat sedikit narsis. Manusia membutuhkan pengakuan atas eksistensinya.

Terkait tentang tujuan politik, terbagi menjadi dua hal yang bertolak belakang :

·         La Politique

o   Kemanusiaan

o   Kebebasan

o   Kesetaraan

·         Le Politique

o   Sistem Pemerintahan

o   Sistem Politik

o   Sistem Pemilu

Terkadang para elit politik berjuang dan berpolitik demi mendapatkan Le Politique saja, tanpa memikirkan La Politique. Itu sebetulnya yang harus dihindari. Pada dasarnya berpolitik itu untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung dalam La Politique.

Mengatasi Kemacetan dan Pertumbuhan Ekonomi

Transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat hubungan yang sangat erat antara transportasi dengan jangkauan dan lokasi kegiatan manusia, barang, dan jasa. Dalam kaitan dengan kehidupan, transportasi memiliki peran yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, juga pertahanan dan keamanan. Dalam aspek ekonomi sendiri transportasi memiliki pengaruh yang cukup besar. bahkan salah satu kendala yang harus dihadapi oleh pelaku industri dalam krisis global ini adalah pada sektor transportasi.

Transportasi merupakan turunan dari kombinasi tata guna lahan yang saling membutuhkan yang kemudian membentuk suatu pergerakan dari guna lahan satu ke guna lahan yang lain. Peningkatan intensitas perubahan tata guna lahan menambah beban transportasi di sebuah kota. Beban transportasi bila tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana yang memadai akan menimbulkan permasalahan. Salah satu bentuk dari permasalahan tersebut adalah kemacetan. (Miro dalam Astati, 1998)

Kemacetan, suatu permasalahan yang ironisnya terjadi di banyak kota besar di Indonesia. Padahal justru kota-kota besar itulah yang menjadi sentra bisnis dan industri yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaktepatan waktu pengadaan barang produksi yang mengakibatkan terjadinya kemacetan proses produksi. Apalagi dalam proses pengolahan barang hasil bumi, kemacetan bisa juga mengakibatkan kerusakan bahan baku. Implikasi lainnya adalah terhambatnya perputaran modal akibat lambatnya pengolahan bahan baku. Memang hal itu bisa diakali dengan menyediakan bahan baku lebih banyak dari yang dibutuhkan sebagai langkah preventif apabila terjadi kerusakan sebagian bahan baku, tapi perlu diperhatikan juga akan adanya peningkatan holding cost (biaya penyimpanan dan pemeliharaan) yang diakibatkan oleh persediaan bahan baku yang melebihi kebutuhan.

Dampak lainnya dari kemacetan dalam aspek ekonomi jelas terlihat dari sisi manfaat yang hilang dan biaya yang dikeluarkan. Kemacetan mengakibatkan laju kendaraan melambat atau bahkan berhenti (stuck position). Tentu saja hal ini mengakibatkan pemborosan konsumsi BBM akibat mesin kendaraan yang dipaksa menyala lebih lama, sehingga pengendara harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli BBM. Di sisi lain, perusahaan juga mengalami penurunan produktivitas akibat keterlambatan karyawan akibat terjebak pada kemacetan. Dari aspek tenaga kerja sendiri, mereka kehilangan opportunity cost, waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain, malah dihabiskan di jalan. Menurut data yang dilansir Dinas Perhubungan, total kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di DKI Jakarta mencapai Rp 45 Trilyun dan sebagian diantaranya adalah dalam hal kehilangan nilai waktu sebesar Rp 14 Trilyun.

Terkait dengan banyaknya kemacetan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, ada satu hal yang terkadang tidak kita perhatikan. Ya, kamera CCTV yang banyak ada di setiap perempatan yang menjadi simpul kemacetan di banyak kota besar. Kamera CCTV tersebut acapkali terlihat tapi tidak termanfaatkan secara optimal. Memang, seringkali CCTV digunakan untuk mengamati arus lalu lintas yang sedang terjadi. Namun tidak banyak diantara kita yang mengetahui kegunaan lain dari kamera CCTV untuk memantau lalu lintas. Kita bisa memperoleh informasi yang sangat berharga terkait lalu lintas dan kemacetan dari hasil rekaman CCTV berupa analisa taraf kemacetan pada wilayah atau perempatan tersebut.

The human perception has the capability to acquire, integrate, and interpret all this abundant visual informatin around us. It is challenging to impart such capabilities to a machine in order to interpret the visual information embedded in still images, graphics, and video or moving images on our sensory world. It is thus important to understand the techniques of storage, processing, transmission, recognition, and finally interpretation of such visual scenes. (Image Processing : Principle and Applications)

Dalam teori pengenalan pola dalam pengolahan citra digital,  mesin dapat mengenali sebuah pola atau objek (dalam hal ini adalah kendaraan yang lewat) dalam rekaman dari kamera CCTV. Dengan menggunakan metode artificial intelligence (kecerdasan buatan) dengan menggunakan aplikasi computer vision, komputer dapat mengidentifikasi objek berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini kita menggunakan kamera CCTV sebagai device yang menyediakan inputan yang akan diproses. Input yang disediakan berupa rekaman video. Dalam lingkup pengolahan citra digital, rekaman video juga termasuk diantara citra yang bisa diolah, karena video (citra bergerak) merupakan rangkaian diantara citra diam yang ditampilkan secara beruntun (sekuensial), sehingga menimbulkan kesan pada mata sebagai suatu gambar yang bergerak. (Sitorus, Syahriol dkk, 2006)

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, bisa didapat jumlah kendaraan yang melewati jalan atau perempatan tersebut secara real time. Dengan menggunakan algoritma Fuzzy Logic, bisa dihitung taraf kemacetan di daerah tersebut pada suatu waktu. Fuzzy Logic adalah suatu algoritma untuk mengelompokkan nilai berupa angka menjadi beberapa kriteria. Misalnya dalam konteks lalu lintas, tidak ada patokan resmi bahwa dengan jumlah kendaraan kurang dari suatu angka akan dianggap sepi, dan lebih dari angka tersebut akan dianggap macet. Dalam hal ini ada beberapa taraf kemacetan seperti tidak macet, agak macet, lumayan  macet, sangat macet, dan semacamnya. Jadi pada saat tertentu, secara real time akan dilakukan pengecekan taraf  keramaian daerah tersebut. Setelah didapat taraf kemacetan pada suatu lokasi, dengan menggunakan beberapa teknik optimasi yang ada (untuk lebih mudahnya bisa kembali menggunakan algoritma Fuzzy Logic), bisa ditentukan pengaturan durasi lampu lalu lintas yang optimal untuk meminimalisir terjadinya kemacetan. Jadi dalam kasus ini bisa didapat lamanya lampu merah dan lampu hijau menyala seoptimal mungkin secara real time, berdasarkan dari rekaman CCTV yang tersedia.

Dengan adanya optimasi seperti ini, diharapkan kemacetan yang selama ini menjadi momok bagi warga kota-kota besar di Indonesia bisa dikurangi. Pada simulasi yang diadakan oleh beberapa instansi, pengujian lampu lalu lintas menggunakan algoritma Fuzzy Logic mendapat hasil yang sangat memuaskan. Hasil simulasi oleh Imperial College di London menyebutkan bahwa didapat jumlah kendaraan yang melintas adalah 31% lebih banyak, lamanya waktu menunggu 5% lebih singkat, serta kinerja yang meningkat 72%. Hasil simulasi lainnya dari King Fahd University of Petroleum and Minerals di Arab Saudi menjelaskan bahwa didapat penggunaan Fuzzy Logic meningkatkan efisiensi sebesar 20%.

Karena sektor transportasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Peningkatan pelayanan di sektor transportasi memberi kemudahan bagi mobilitas penduduk (dalam hal ini pelaku ekonomi) maupun mobilitas barang perekonomian baik itu proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Kualitas sistem transportasi yang baik akan mampu menekan biaya produksi dan akhirnya akan menggenjot perekonomian pada aspek mikro seperti industri, rumah tangga dan sebagainya.

Efek domino dari pengoptimalan arus transportasi tidak berhenti sampai disitu. Efisiensi pada ekonomi mikro akan secara langsung berimplikasi pada peningkatan ekonomi makro. Jika ditinjau dari aspek ekonomi makro, transportasi memegang peranan sentral dalam meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) nasional. Hal ini dikarenakan transportasi yang memiliki sifat derived demand, yaitu peningkatan mutu transportasi akan meningkatkan permintaan pada barang lain. Bukan hal yang mustahil kiranya ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai tujuh persen. Suatu langkah awal menuju Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh Dunia, sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian RI. Hal ini pun akan sejalan dengan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Demikian juga dari aspek pembangunan daerah, peningkatan kualitas transportasi akan meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang akan menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan perkembangan ekonomi daerah tersebut, dan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

IQBAL AKHMAD GHUFRON
Civitas Akademika ITS, Mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

*Artikel ini disertakan dalam lomba Hatta Rajasa Writing Competition 2012 tentang MP3EI

RUU PT dan Kontroversinya

 

Beberapa hari lagi, dunia pendidikan Indonesia akan mengalami sebuah perubahan. 13 juli yang akan datang, akan diadakan pengesahan RUU (Rancangan Undang Undang) Pendidikan Tinggi oleh DPR RI. RUU ini telah membuat banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemerhati pendidikan dan mahasiswa sebagai elemen dari pendidikan itu sendiri.

Pada dasarnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi landasan dalam pembuatan suatu undang-undang. Landasan ideologis, yuridis, dan sosiologis.

Landasan ideologis yang dianut bangsa indonesia adalah konstitusi negara kita. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak yang diterima oleh setiap warga negara indonesia. Pendidikan merupakan satu tujuan dari negara ini, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi ".. mencerdaskan kehidupan bangsa .." selain itu juga tecantum dalam konstitusi negara kita UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" tentunya yang dimaksud disini adalah pendidikan yang tidak diskriminatif.

Beralih ke landasan yuridis, dalam proses pengkajian yang kami lakukan, tenyata RUU PT ini masih memiliki banyak kimiripan dengan pendahulunya, UU BHP (Badan Hukum Pendidikan). Padahal UU ini telah dibatalkan oleh MK pada Maret 2010 karena bertentangan dengan konstitusi. Dan lagi, regulasi tentang pendidikan telah diatur dalam UU Sisdiknas (UU 20 tahun 2003) dan UU tersebut tidak mengamanatkan untuk membuat suatu UU baru yang mengatur tentang pendidikan tinggi di indonesia.

Selanjutnya, dalam landasan sosiologis, tidak ditemukan adanya desakan dari masyarakat untuk pembentukan suatu legal formal yang mengatur tentang pendidikan tinggi di indonesia. Pada dasarnya, RUU PT ini dibuat hanya untuk mengakomodasi beberapa perguruan tinggi – badan hukum milik negara (PT-BHMN) yang kehilangan payung hukum untuk menjalankan badan usaha pada perguruan tinggi, akibat dari pembatalan UU BHP tahun 2010 lalu. Bahkan yang sering kita dengar adalah penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pengesahan RUU PT ini.

 

Jika diteliti sebetulnya dalam RUU ini ini terdapat banyak hal yang kontroversial. Pemasalahan utama yang muncul adalah liberalisasi pendidikan. Seperti pada pasal 50 yang secara implisit menyatakan bahwa perguruan tinggi luar negeri dapat membuka cabang dengan embel embel kerjasama internasional di bidang pendidikan. Liberalisasi pendidikan seperti ini tentunya akan menimbulkan banyak masalah. Permasalahan paling utama adalah meningkatnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan, karena mengikuti standar luar negeri. Selain itu hal ini juga berpotensi membuka informasi tentang negara kita yang bersifat strategis, seperti data sumber daya alam atau semacamnya. Tekanan asing, seperti investor dan semacamnya masih bisa menjadikan pendidikan sebagai sasaran empuk dan lahan bisnis baru. Jumlah penduduk yang banyak dan tenaga kerja yang murah, membuat mereka yakin dapat meraup untung dari sektor ini.

Perlu kita ketahui bersama, pendidikan, memang sebuah substansi di bidang jasa. Namun hal ini tidak serta merta mengakibatkan pendidikan sebagai komoditas yang bisa diliberalisasi.

Selanjutnya adalah pembiayaan dalam dunia pendidikan tinggi. Undang undang ini secara implisit mengisyaratkan akan pengurangan dari pembiayaan pemerintah dalam dunia pedidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak diantara masyarakat indonesia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi karena masalah biaya. Sebetulnya hal inilah yang perlu diatur oleh pemerintah, tentang pembiayaan pendidikan. Namun dalam undang undang ini, pemerintah seakan semakin melepas tangan dalam pembiayaan pendidikan (bab V RUU PT). Padahal seharusnya, ketika kita berkaca pada landasan negara kita, konstitusi kita UUD 1945, dnyatakan bahwa salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sungguh ironis kiranya ketika dalam undang undang ini semakin menjauhkan negara ini dari tujuan yang sebenarnya.

Hal lain yang dianggap kontroversial adalah peran negara dalam dunia pendidikan, dalam hal ini adalah dunia pendidikan tinggi. Dalam RUU ini, banyak aspek yang seharusnya cukup menjadi domain dari kampus, namun malah diserahkan kepada negara. Seperti kebebasan mimbar akademik dan pengaturan rumpun ilmu pengetahuan (dalam pasal 9), tentang kurikulum pendidikan (dalam pasal 16), tentang penelitian pada perguruan tinggi (pada pasal 20), juga tentang tri dhama perguruan tinggi (pada pasal 31). Hal-hal itu pada dasarnya cukup diatur secara otonom oleh kampus, dan tidak perlu lagi diatur dalam peraturan menteri. Pengaturan oleh menteri justru berakibat ketidak-independen-an perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat pengajaran dan penelitian.

 

Satu hal lagi yang menjadi permasalahan adalah banyaknya peraturan yang berpotensi untuk dibuat sebagai tindak lanjut dari undang undang ini karena semua bentuk pendidikan akan diatur oleh pemerintah, yang dampaknya adalah akan mengakibatkan pemborosan anggaran dan semacamnya.

 

Maka dari itu, setelah menimbang banyak hal, kam memutuskan untuk menolak pengesahan RUU PT!!!

 

 

IQBAL AKHMAD GHUFRON

Direktur Jenderal Pewacanaan

Kementerian Sosial Politik

BEM ITS TRANSFORMATION

Lumpur Lapindo, Dulu dan Kini

"Makin dasyat dampak semburan, makin bersemangat pihak Lapindo Brantas , menyatakan bahwa semburan lumpur adalah akibat bencana alam. Maka solusinya adalah membiarkan semburan lumpur berhenti secara alami. (Lapindo: Tragedi Kemanusian dan Ekologi)"

Masih ingatkah kawan tentang kasus lumpur Lapindo? 29 mei 2006, lumpur menyembur di kawasan pengeboran PT Lapindo Brantas Inc, di daerah Porong, Sidoarjo. Lumpur panas yang mengandung bahan bahan berbahaya ini menggenangi kawasan pemukiman, perindustrian dan pertanian di tiga kecamatan di sekitarnya, dan secara kasat mata serta mempengaruhi perekonomian Jawa Timur. Hingga hari ini, sudah hampir 6 tahun berlalu. Apa sajakah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo? Dan bagaimanakah nasib lebih dari 70.000 KK korban Lapindo?

Jika kita telaah lebih dalam, permasaalahan lumpur Lapindo adalah permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan tidak selesai hanya dengan pemberian "santunan" saja. Permasalahan yang terjadi mencakup lingkup ekonomi, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan masih banyak lagi.

Ketika kita bicara masalah bencana alam, kita juga berbicara tentang kondisi sosial dari korban bencana tersebut. Paling mudah dilihat adalah kondisi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal di wilayah tersebut. Lebih dari 70.000 KK menjadi korban dalam kasus luapan lumpur Lapindo. Namun hanya sekitar 12.000 KK yang mendapat ganti rugi. Sungguh suatu ironi ketika yang mendapat ganti rugi hanya sepersekian dari total korban.

Masalah kesehatan juga menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa laboratorium terkemuka, lumpur Lapindo ternyata mengandung bermacam kandungan berbahaya. Arsene, timbal, sianida bebas, dan zat-zat yang termasukg dalam Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) banyak terkandung dalam lumpur dan melebihi batas ambang toleransi. Belum lagi gas liar yang menyembur di kawasan tersebut. Hal itu lantas berimplikasi pada kondisi kesehatan dari korban itu sendiri. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) jumlah penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di daerah Porong Sidoarjo hingga tahun 2008 mencapai 46.000 orang. Tidak terbayang berapa korban yang menderita ISPA hingga detik ini. Dan lagi lagi ketika korban masih tidak memiliki apa apa karena rumah dan harta berharga mereka yang terendam lumpur, mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit. Efek domino memang, sebagai akibat dari "molornya" proses ganti rugi kepada korban.

Tidak lepas dari masalah kesehatan, krisis air bersih pun menghantui para korban lumpur. Sumur air bersih di daerah Porong (yang notabene berjarak hanya 2 km dari pusat semburan) kini mengalirkan air kotor berwarna kecoklatan. Air yang jelas tidak sehat untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, apalagi ketika harus dipakai untuk diminum. Tidak heran kiranya ketika banyak korban lumpur yang terjangkit penyakit.

Menilik aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Seperti kita ketahui, lumpur Lapindo tidak hanya merusak pemukiman penduduk saja, melainkan juga menggenangi asset-aset infrastruktur utama seperti jalan tol, infrastruktur gas, listrik, dan PDAM. Sidoarjo tepatnya wilayah Porong adalah salah satu akses penting untuk keluar Surabaya. Akses inilah yang seing digunakan oleh kalangan industri sebagai poros distribusi produk mereka. Menurut hasil analisis yang dikemukakan bapak Kresnayana Yahya, seorang pengamat ekonomi dan dosen Statistika ITS, biaya terbuang setiap hari di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 300 miliar. Ketidak efisiensi alur distribusi ini ditengarai sebagai factor utama besarnya biaya terbuang dari aspek ekonomi.

Lantas, bagaimanakah nasib saudara-saudara kita disana? Dikala "golongan yang seharusnya bertanggung jawab" malah saling "melempar tanggung jawab" dengan pihak lainnya. Beralasan bahwa kejadian ini adalah suatu bencana alam dan berusaha cuci tangan dari permasalahan ini. Yang beranggapan dengan memberi ganti rugi seadanya dan masalah langsung selesai. Kita hanya bisa berharap akan ketegasan pemerintah akan kasus ini. Jangan sampai korban Lapindo menangis karena kasus ini menjadi "terlupakan" akubat munculnya isu-isu lain. Semoga.

IQBAL AKHMAD GHUFRON

Direktur Jenderal Pewacanaan

Kementerian Sosial Politik

BEM ITS TRANSFORMATION

Selayang Pandang Tentang Kebun Binatang Surabaya

KEBUN BINATANG SURABAYA. Ya, objek wisata ini merupakan salah satu ikon kota Surabaya. Kebun binatang ini pernah menjadi kebun binatang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, koleksi satwa di kebun binatang ini juga termasuk cukup lengkap. Lebih dari 300 spesies satwa dipelihara disini dan jumlah satwa yang ada disana mencapai kurang lebih 4.300 ekor.

Sejarah KBS

Kebun Binatang Surabaya didirikan berdasar SK Gubernur Jenderal Belanda pada 31 Agustus 1916, dengan nama “Soerabaiasche Planten-en Dierentuin” (Kebun Botani dan Binatang Surabaya) dan berlokasi di Kaliondo, Surabaya. 29 September 1917 KBS  berpindah ke jalan Groedo, dan pada tahun 1920 berpindah lagi ke jalan Darmo, dimana KBS berlokasi hingga sekarang dan memiliki luas 30.500 m2.

Enam tahun setelah pembentukannya, tepatnya pada 21 Juli 1922, akibat dari tingginya biaya operasional, KBS megnalami krisis dan akan dibubarkan, tapi rencana itu dicegah oleh pihak Kotamadya Surabaya. Dan pada tahun 1927 Walikota dan Anggota Dewan mempersuasi Dewan Kota Surabaya untuk memberi perhatian khusus terhadap KBS. Dengan SK DPR tanggal 3 Juli 1927 dibelikan tanah seluas 32.000 m2 untuk memperluas KBS, hingga pada tahun 1939 sampai sekarang luas KBS menjadi 15 hektare. Dan sebagai pelengkap, pada tahun 1940 dibuatlah taman KBS yang luasnya 85.000 m2.

          Permasalahan di KBS

Secara kasat mata kita bisa melihat permasalahan yang ada di KBS. Ya, banyaknya hewan yang mati di KBS itu adalah permasalahan di KBS. Berdasarkan data yang dikeluarkan KBS, sepanjang Januari – September 2011, tercatat 245 ekor satwa telah mati. Tentunya hal ini mengundang banyak keprihatinan. Awal Januari lalu, babi hutan “Celeng Goteng” mati karena keracunan sianida. Awal Februari juga terjadi kematian “Kliwon”, jerapah KBS yang mati karena terlalu banyak memakan plastic. Ketika diotopsi, dari lambung Kliwon ditemukan 20 kg plastic yang tertelan, dan diduga plastic sebanyak itu berada disana itu terakumulasi setelah bertahun-tahun. Maret lalu juga seekor banteng KBS mengalami patah kaki hingga mati. Banyak lagi kasus hewan-hewan yang mati karena berbagai alasan, mulai dari kebersihan kandang yang kurang higienis, terlalu padatnya populasi satwa tersebut, perebutan betina, penyakit, dan sebagainya. Sehingga The Telegraph, salah satu media massa terkemuka di Inggris menjuluki KBS sebagai Indonesia’s Nightmare Zoo karena terlalu banyaknya satwa yang mati di kebun binatang tersebut.

Namun, dibalik semua itu ada permasalahan yang tidak kalah pelik dibanding “sekedar” kematian satwa kebun binatang. Ya, permasalahan itu adalah konflik internal yang mendera pengurus KBS sejak 2010. Sebelumnya, sejak Indonesia merdeka dari jajahan Belanda sampai tahun 2010, hak kepengurusan KBS dipegang oleh Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS), kemudian setelah menteri kehutanan mengeluarkan BK Nomor 471/Menhut-IV/2010 pada tanggal 2010, kepengurusan KBS berpindah tangan menjadi dikelola oleh Tim Pengelola Sementara (TPS). Semakin menambah pelik suasana, awal maret lalu PTFSS melayangkan gugatan pada TPS dan Kemenhut terkait dengan pembekuan wewenang pengelolaan KBS. Menurut PTFSS, SK Kemenhut itu cacat hukum dan seharusnya wewenang mengelola KBS dikembalikan pada PTFSS. Menurutnya lagi, akubat dari mismanajemen TPS itulah banyak diantara satwa KBS yang mati.

Dari hasil analisa sosial kami ke KBS dan hasil wawancara dengan kalangan internal dari karyawan KBS sendiri, permasalahan disana adalah karena KBS yang masih belum berbadan hukum. Dari awalnya KBS adalah dikelola oleh sebuah perkumpulan TPFSS, dan setelah turunnya SK Kemenhut terjadi pengalihan hak kepengelolaan KBS menjadi di tangan TPS. Kedua pihak ini masih belum berbadan hukum, dan hal ini berimplikasi kepada kepengelolaan KBS itu sendiri. Seharusnya adalah, proses pengurusan badan hukum untuk KBS itu bisa diselesaikan selambat-lambatnya enam bulan setelah pemindahan kepengurusan ke TPS, akan tetapi karena adanya ketidak sepahaman antara Kemenhut dan Pemkot Surabaya, proses pengurusan itu menjadi terhambat hingga sekarang.

Salah satu implikasi tidak adanya badan hukum di KBS adalah tidak bebasnya untuk melakukan “interaksi” kepada kebun binatang - kebun binatang lainnya. Seperti kita ketahui bersama, antara kebun binatang itu terjadi suatu sistemasi barter atau pemberian satwa konservasi. Dan dalam hal ini, ketika KBS belum memiliki badan hukumnya tersendiri, sistemasi barter dan interaksi lainnya itu akan sulit untuk dilakukan.

Implikasi lainnya yang terjadi adalah tidak adanya kucuran anggaran dari Pemerintah / Pemkot untuk KBS. Sejauh ini, biaya operasional KBS itu murni dari tiket masuk dan tambahan pemasukan dari sponsor-sponsor, tanpa ada kucuran dana dari Pemerintah. Justru KBS sendiri yang memberikan pemasukan berupa pajak hiburan masyarakat ke Pemkot Surabaya. Masih menurut sumber internal dari karyawan KBS, salah satu kelemahan dari KBS adalah anggaran yang dimiliki masih kurang. Hal itu berimbas pada padatnya populasi hewan konservasi di KBS yang tidak berimbang dengan luasnya kandang. Tidak diherankan banyak terjadi overload dari hewan konservasi dan berakibat pada kematian satwa.

          Harapan untuk KBS

Kita banya bisa berharap, agar KBS bisa kembali menunjukkan jati dirinya sebagai tempat rekreasi-edukasional yang terkemuka di Surabaya. Selain sebagai paru-paru kota Surabaya, KBS juga membantu pelestarian satwa yang dilindungi. Ketika KBS sudah memiliki badan hukum, diharapkan hal itu akan memberikan kesejahteraan bagi satwa konservasi dan segenap stakeholder dari KBS itu sendiri.

IQBAL AKHMAD GHUFRON

Direktur Jenderal Pewacanaan

Kementerian Sosial Politik

BEM ITS TRANSFORMATION